Tawondarat.com | Medan - Tepat seminggu yang lalu, pada Jum'at (09/05/25), Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P. membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Fleksibilitas BLUD dan e-BLUD, yang dilaksanakan sejak tanggal 07-09 Mei 2025 di Hotel Yuan Garden Jakarta.
Informasinya, juga turut diikuti 65 Pejabat Puskesmas se- Asahan. Hal itu menjadi perhatian serius Wakil Ketua I Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah Sumatera Utara (PW IPA Sumut), Zaldi Hafiz Umaiiyah yang juga putra daerah.
PW IPA Sumut menilai bahwa ditengah efisiensi yang dilakukan sejumlah pemerintahan, namun disalahkan bahwa Pemkab Asahan "Darurat Bimtek" sejak Bupati dan Wakil Bupati Asahan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 yang lalu.
"Diduga ada beberapa kegiatan kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) yang kontroversi dan penuh dengan kejanggalan," ucap Zaldi.
Ia mengemukakan bahwa tidak ada perkembangan signifikan dan imbas dari kepala desa yang mengikuti bimtek sebelumnya dan saat ini kepala puskesmas dalam mengikuti bimtek yang telah dilaksanakan.
"Belum lihat pelayanannya dan desanya tidak ada perkembangan termasuk desa tempat saya tinggal. Banyak juga sudah bimtek bimtek yang dilaksanakan sebelum dan sesudah Pak Taufik dan Pak Rianto menjabat diduga hanya sekedar ajang menghabiskan anggaran dan meraup keuntungan sehingga penyelenggaran Bimtek tumbuh subur dan tidak ada satupun Aparat penegak hukum yang berani menyentuhnya keabsahannya," ujarnya.
Ia menduga ada oknum Aparat Penegak hukum yang membekingi penyelenggaran sejumlah bimtek tersebut dan disetujui oleh pejabat teras Asahan.
Zaldi juga menambahkan bahwa ada 177 Kepala Desa di Kabupaten Asahan pada April tanggal 11 s/d 14 April 2025 mengikuti Bimtek dengan judul pelatihan manajemen pelayanan publik bagi aparatur pemerintahan desa di Hotel Danau Toba Medan.
Kemudian tanggal 01 Mei 2025 kemarin di Hotel Grand Antares Medan diduga masing masing peserta diwajibkan membayar administrasi sebesar 5 juta rupiah dan diikuti 3 orang perangkat desa diduga masing-masing desa dibebani biaya 15 juta rupiah.
"Terhitung milyaran rupiah raib hanya mendengar teori-teori tanpa aksi yang diduga jadi modus meraup keuntungan dan merugikan negara atas dasar tekanan para oknum Aparat penegak hukum yang bersangkutan yang diduga dikonsep oleh Wakil Bupati Asahan," pungkasnya.
Menurutnya, ada beberapa point yang diperhatikan dan menimbulkan asumsi liar dalam dugaan konsep Per-Bimtekan ini.
Pertama, kenapa Wakil Bupati Asahan mendukung penyelenggaran bimtek 65 Pejabat Puskesmas se- Asahan hingga jauh ke jakarta
ditengah Efesiensi anggaran yang diperintahkan oleh Presiden
"Apa tidak bisa narasumber yang merupakan pejabat pemerintah pusat tersebut kita undang ke Asahan untuk melihat langsung dan mengenal lebih jauh tentang asahan," ungkapnya sambil bertanya-tanya.
Kedua, ratusan juta hingga milyaran rupiah habis digelontorkan untuk menghadiri bimtek yang kalau dihitung bisa memperbaiki jalan, sekolah,, puskesmas, hingga melanjutkan pembangunan menara Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisara.
"Hal ini berbanding terbalik saya lihat di postingan media sosial Pak Wakil bupati Asahan, ada pula pegawai puskesmas di Asahan tidak kenal dengan pemimpinnya jadi untuk apa bimtek sampai jauh di Jakarta sana tapi Bupati dan Wakil Bupati gak kenal," tutupnya mengakhiri. (Redaksi)
