Tawon Darat | Simalungun - Fredy Karno Hutabarat, salah satu kontributor Sumut media online Tawon Darat melayangkan surat kedua untuk permintaan ganti rugi atas lahan orang tuanya yang di Eksekusi oleh Regional Head PTPN 4 perkebunan Bandar Betsy, diduga tanpa melalui proses dan ahli waris tak mendapat ganti rugi.
Eksekusi lahan di wilayah Simalungun, Sumatera Utara, yang dilakukan oleh Regional Head PTPN 4, diduga mengalami cacat prosedur. Berdasarkan surat yang dikirim oleh kontributor Sumut media online Tawon Darat Fredy Karno Hutabarat tertanggal 06 Mei 2025.
"Proses eksekusi lahan ini sangat di sayangkan apalagi sebagai ahli waris saya menilai tidak ada itikad baik dari berbagai pihak Regional Head PTPN 4 dan perkebunan Bandar Betsy yang saya duga bahwa prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku" ujar Fredy Karno Hutabarat dalam wawancara, Kamis 19 Juni 2025.
Tudingan bahwa Regional Head PTPN 4 telah melanggar aturan dalam proses eksekusi lahan tersebut adalah ketidaktransparanan eksekusi lahan dan warga sekitar merasa dilecehkan harkat dan martabatnya selaku ahli waris di lahan tersebut.
"Dugaan pelanggaran prosedur ini menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan transparansi proses eksekusi lahan" imbuh Fredy Karno Hutabarat?
Fredy Karno Hutabarat dan masyarakat di Simalungun perkebunan Bandar Betsy menyerukan agar proses eksekusi lahan ini ditinjau ulang dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Regional Head PTPN 4 belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini.
Media online Tawon Darat akan mengadakan investigasi lebih lanjut dan jika diperlukan untuk memastikan apakah ada pelanggaran prosedur dalam eksekusi lahan tersebut.
Hasil investigasi diharapkan dapat memberikan kejelasan dan solusi bagi semua pihak yang terlibat.
Berita ini akan terus diupdate jika ada informasi tambahan yang masuk. (Tim)
Tags
Breaking News
